Monitor Closely to You
Make it Simple, but Significant
While others complicate things, we make legal advice simple
Lihat PublikasiDaftar Publikasi
Semua Publikasi KPPII
Policy Brief: The World Bank/AIIB Indonesian National “Slum Upgrading” Project: Safeguard Violations and Weak Country System Analysis
Sinopsis
Indonesia's President Jokowi has launched the ambitious "100-0-100 Program" with a laudable goal of 100 per cent access to potable water, 0 slums, and 100 per cent access to sanitation for urban inhabitants by 2019. The Cities Without Slums Program (KOTAKU) is a national platform funded by various sources, including central and local governments, the private sector, and various financial institutions. The KOTAKU program has been budgeted as a high priority program in the draft 2017 National Budget (Draft Budget) and in the National Medium Term Development Plan (RPJMN) from 2015 to 2019.
Social and Environmental Safeguards for Infrastructure Finance supported by Multilateral Development Banks
Sinopsis
Bank Dunia merencanakan perubahan kedua Social and Environmental Safeguard, yang dikhawatirkan akan menghilangkan prinsip-prinsip Hak-Hak Azasi Manusia (HAM) sebagai panduan/referensi kebijakan-kebijakan Bank Dunia terutama dalam memberikan pinjaman kepada negaranegara di belahan selatan planet ini. Terdapat beberapa pendapat kenapa Bank Dunia melakukan perubahan Social and Environmental Safeguard tersebut, ada yang beranggapan karena ada kompetisi dengan lembaga keuangan internasional lainnya yaitu AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank). Di mana AIBB juga memberikan pinjaman kepada negara-negara di belahan selatan planet ini tanpa mencantumkan syarat-syarat adanya perlindungan masyarakat dan lingkungan, khususnya soal perlindungan HAM. Walaupun ternyata Bank Dunia juga terlibat di dalam proyek-proyek yang didanai oleh AIIB tersebut. Kemudian, argumen yang lain juga ternyata ada tekanan di internal Bank Dunia sendiri untuk merubah sistem perlindungan masyarakat dan lingkungan tersebut.
Pengamanan Sosial dan Lingkungan bagi Perantara Pembiayaan Infrastruktur yang didukung oleh Bank-Bank Pembangunan Multilateral
Sinopsis
Bank Dunia merencanakan perubahan kedua Social and Environmental Safeguard, yang dikhawatirkan akan menghilangkan prinsip-prinsip Hak-Hak Azasi Manusia (HAM) sebagai panduan/referensi kebijakan-kebijakan Bank Dunia terutama dalam memberikan pinjaman kepada negaranegara di belahan selatan planet ini. Terdapat beberapa pendapat kenapa Bank Dunia melakukan perubahan Social and Environmental Safeguard tersebut, ada yang beranggapan karena ada kompetisi dengan lembaga keuangan internasional lainnya yaitu AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank). Di mana AIBB juga memberikan pinjaman kepada negara-negara di belahan selatan planet ini tanpa mencantumkan syarat-syarat adanya perlindungan masyarakat dan lingkungan, khususnya soal perlindungan HAM. Walaupun ternyata Bank Dunia juga terlibat di dalam proyek-proyek yang didanai oleh AIIB tersebut. Kemudian, argumen yang lain juga ternyata ada tekanan di internal Bank Dunia sendiri untuk merubah sistem perlindungan masyarakat dan lingkungan tersebut
Galeri
Dokumentasi Kami
Pemerintah Tak Ingin Bentrok dengan Danantara soal Utang Woosh
Masih ada beberapa alternatif yang sedang dikaji, baik melalui pembiayaan pemerintah maupun opsi yang memungkinkan Danantara mengambil alih tanggung jawab pembayaran
Pembangkit Listrik Tenaga Bayu/Angin (PLTB)
Pembangkit Listrik Tenaga Bayu/Angin (PLTB) berkapasitas 200 megawatt akan dibangun di Banyuwangi, apakah akan sukses dan bermanfaat
Penguatan Industri Listrik
Penguatan Industri Listrik perdesaan untuk meningkatkan daya saing dan potensi besar sumber listrik terbarukan di desa-desa
Layanan Listrik Nasional
Mengatasi kelangkaan Batubara untuk pasokan energi listrik nasional, dijanjikan untuk pemulihan cepat layanan listrik di Jawa
IKN smart city
Proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dicanangkan sebagai kota dengan konsep forest city dan smart city pada tahun 2028
Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)Judul Foto
Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk mempercepat proses pembangunan infrastruktur menjadi alternatif baru pembiayaan
Pembangunan Jalan
pemerintah menekankan bahwa pembangunan 1.151 kilometer jalan membuka akses ekonomi hingga kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.